Industri Dunia Tidak Membutuhkan Anak Yang Pandai Menghafal Dan Negara Menghemat Miliaran Jika UN Dihapus
Mazanom.com - Breaking News. Ini mungkin menarik dari pernyataan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat menghadiri rapat kerja Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta. Selain itu Mas Nadiem menjelaskan Empat Prinsip Kebijakan Pendidikan "Kebebasan Belajar" di depan Komisi X DPR, Nadiem menilai saat ini dunia tidak membutuhkan siswa yang hanya pandai menghafal.
Materi yang solid, kata Nadiem yang terkait dengan ujian nasional hanya mengharuskan siswa menghafal seluruh pelajaran. Jadi sepertinya, anak harus menghafal ketika di akhir kenaikan semester. "Karena kepadatan bahan, ini didasarkan pada mata pelajaran, sehingga ada tumpukan informasi yang harus dihafal," kata Nadiem Makarim.
"Untuk mendapatkan angka yang baik, dan karena hanya memiliki beberapa jam, maka semua bahan materi harus ditutup sehingga ujung-ujungnya harus hafal," tambahnya. Karena dituntut untuk menghafal semua mata pelajaran di kelas, maka timbul kebutuhan untuk mengambil bimbingan belajar yang tentunya harus mengeluarkan uang.
Ini dilakukan agar anak-anak dapat mencapai nilai tinggi. "Tapi setelah ujian nasional selesai apa yang terjadi?
Hafalan menurut Nadiem Makarim hanya menyentuh aspek memori. Untuk alasan ini, Ujian Nasional tidak dihapus tetapi digantikan oleh penilaian asesmen kompetensi. Karena dengan penilaian ini siswa tidak lagi menghafal, tetapi ada aspek kognitif siswa yang diuji. Kognitif yang dimaksud adalah penalaran dan pemahaman siswa tentang materi pelajaran yang dimaksud.
Nadiem Makarim juga menilai UN belum menyentuh karakter siswa. Jadi tidak mengherankan bahwa ujian nasional hanya akan tersedia hingga tahun 2020. Setelah itu penilaian kompetensi minimum dan survei karakter akan dilaksanakan pada tahun 2021. Ini juga akan mendorong kompetisi guru untuk lebih inovatif dalam mendidik siswa mereka.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memprediksikan penghapusan Ujian Nasional dapat menghemat anggaran hingga ratusan miliar.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga Masdiana mengatakan, anggaran yang dihemat akan dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan.
"Ujian Nasional tidak akan ada lagi atau akan diganti lebih ke arah penilaian. Itulah sejauh ini, berapa biaya ratusan miliar yang kemudian dapat kita temukan untuk dapat lakukan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur," kata Erlangga usai diskusi bertajuk "Merdeka Belajar, UN Merdeka" di kawasan Menteng, Sabtu (14/12/2019).
Erlangga mengatakan, salah satu pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah perbaikan sekolah yang rusak.
Selain itu, dana yang disimpan dari ujian nasional juga akan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru.
"Karena itu, kita bisa mengalokasikan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang sangat mendesak kedepannya," kata Erlangga.
Dilaporkan sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan 4 kebijakan utama di bidang pendidikan nasional melalui program "Merdeka Belajar". Salah satu kebijakannya adalah menghapuskan sistem Ujian Nasional mulai tahun 2021.
Materi yang solid, kata Nadiem yang terkait dengan ujian nasional hanya mengharuskan siswa menghafal seluruh pelajaran. Jadi sepertinya, anak harus menghafal ketika di akhir kenaikan semester. "Karena kepadatan bahan, ini didasarkan pada mata pelajaran, sehingga ada tumpukan informasi yang harus dihafal," kata Nadiem Makarim.
"Untuk mendapatkan angka yang baik, dan karena hanya memiliki beberapa jam, maka semua bahan materi harus ditutup sehingga ujung-ujungnya harus hafal," tambahnya. Karena dituntut untuk menghafal semua mata pelajaran di kelas, maka timbul kebutuhan untuk mengambil bimbingan belajar yang tentunya harus mengeluarkan uang.
Ini dilakukan agar anak-anak dapat mencapai nilai tinggi. "Tapi setelah ujian nasional selesai apa yang terjadi?
Ujian Nasional Tidak Dihilangkan Tetapi "Diganti"
Hafalan menurut Nadiem Makarim hanya menyentuh aspek memori. Untuk alasan ini, Ujian Nasional tidak dihapus tetapi digantikan oleh penilaian asesmen kompetensi. Karena dengan penilaian ini siswa tidak lagi menghafal, tetapi ada aspek kognitif siswa yang diuji. Kognitif yang dimaksud adalah penalaran dan pemahaman siswa tentang materi pelajaran yang dimaksud.
Nadiem Makarim juga menilai UN belum menyentuh karakter siswa. Jadi tidak mengherankan bahwa ujian nasional hanya akan tersedia hingga tahun 2020. Setelah itu penilaian kompetensi minimum dan survei karakter akan dilaksanakan pada tahun 2021. Ini juga akan mendorong kompetisi guru untuk lebih inovatif dalam mendidik siswa mereka.
Negara Menghemat Miliaran Jika UN Dihapus
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memprediksikan penghapusan Ujian Nasional dapat menghemat anggaran hingga ratusan miliar.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga Masdiana mengatakan, anggaran yang dihemat akan dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan.
"Ujian Nasional tidak akan ada lagi atau akan diganti lebih ke arah penilaian. Itulah sejauh ini, berapa biaya ratusan miliar yang kemudian dapat kita temukan untuk dapat lakukan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur," kata Erlangga usai diskusi bertajuk "Merdeka Belajar, UN Merdeka" di kawasan Menteng, Sabtu (14/12/2019).
Erlangga mengatakan, salah satu pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah perbaikan sekolah yang rusak.
Selain itu, dana yang disimpan dari ujian nasional juga akan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru.
"Karena itu, kita bisa mengalokasikan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang sangat mendesak kedepannya," kata Erlangga.
Dilaporkan sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan 4 kebijakan utama di bidang pendidikan nasional melalui program "Merdeka Belajar". Salah satu kebijakannya adalah menghapuskan sistem Ujian Nasional mulai tahun 2021.