6 Fakta Yang Menarik: Ujian Nasional Akan Dihapus Pada Tahun 2021
Mazanom.com - Breaking News. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berencana untuk menghapuskan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021. Keputusan ini diambil dari salah satu dari empat program utama kebijakan pendidikan Merdeka Belajar.
Ini juga sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas SDM.
Berikut ini adalah fakta-fakta yang mengejutkan mengapa Ujian Nasional akan dihapus pada Kamis (12/12/2019).
1. Mas Menteri Nadiem Makarim: Ujian Nasional Dihapus Tidak Membuat Siswa Lunak, Bahkan Lebih Menantang
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan bahwa penghapusan Ujian Nasional (UN) tidak akan membuat siswa lemah.
Dia juga membantah kecaman Wakil Presiden Republik Indonesia ke-12 Jusuf Kalla tentang penghapusan Ujian Nasional akan membuat siswa menjadi generasi muda yang lembut.
Menurutnya, perubahan dalam sistem PBB, yang menjadi penilaian kompetensi minimum dan survei karakter, sebenarnya akan membuat sekolah lebih tertantang.
"Tidak sama sekali (membuat siswa lunak), karena Ujian Nasional digantikan oleh penilaian kompetensi pada 2021. Bahkan itu jauh lebih menantang," kata Mas Menteri Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta.
2. Mengapa Ujian Nasional dihapus? Nadiem: Jadi Beban Stres Pelajar dan Orang Tua
Akhirnya, UN dihapuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Alasannya apa?
Menurut Mas Menteri Nadiem, penghapusan Ujian Nasional telah diputuskan secara menyeluruh melalui survei dan diskusi dengan berbagai jenis orang tua, siswa, guru, dan kepala sekolah. Mas Menteri Nadiem juga menilai bahwa materi UN terlalu padat, sehingga cenderung fokus pada pengajaran materi, menghafal materi dan bukan kompetensi pelajaran.
"Dua masalah itu adalah UN telah menjadi beban stres, bagi banyak siswa guru dan orang tua karena ini sebenarnya berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu," kata Mas Menteri, Rabu (11/12/2019).
3. Menjadi Beban Pikiran
Berdasarkan survei dan diskusi dengan berbagai macam orang tua, siswa, guru dan kepala sekolah. juga materi UN terlalu padat, sehingga cenderung fokus pada pengajaran materi, menghafal materi dan bukan kompetensi pelajaran.
Ujian Nasional sebenarnya telah menjadi beban bagi pikiran, bagi banyak siswa, guru, dan orang tua. Walaupun itu berarti bahwa Ujian Nasional berstandar nasional adalah untuk menilai sistem pendidikan, yaitu sekolah, geografi dan sistem pendidikan secara nasional.
4. PBB hanya mengevaluasi satu aspek
Ujian Nasional hanya mengevaluasi satu aspek, yaitu aspek kognitif. Faktanya, tidak semua aspek kompetensi kognitif diuji. Lebih ke penguasaan materi dan tidak menyentuh karakter siswa secara lebih holistik.
5. Penilaian Kompetensi Ujian Nasional Diganti
Secara nasional, kita benar-benar membutuhkan PBB sebagai patokan, kita sama sekali tidak dapat memiliki tolok ukur. Tetapi apa yang diukur dan siapa yang diukur akan berubah.
Penilaian kompetensi minimum benar-benar kompetensi minimum. Di mana kita dapat memetakan sekolah dan wilayah, berdasarkan kompetensi minimum. Apa materi, materi yang hanya 2 bagian kognitif adalah satu literasi, yang kedua adalah numerasi.
6. Meningkatkan kemampuan menganalisis
Mas Menteri Nadiem nantinya akan meningkatkan kemampuan baca tulis, yang ini mengasah kemampuan untuk menganalisis bacaan. Kemampuan untuk memahami atau memahami konsep di balik penulisan adalah penting.
Dan angka kedua adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka dan matematika adalah dua hal yang akan menyederhanakan penilaian kompetensi yang dilakukan mulai tahun 2021.
Ini juga sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas SDM.
Berikut ini adalah fakta-fakta yang mengejutkan mengapa Ujian Nasional akan dihapus pada Kamis (12/12/2019).
1. Mas Menteri Nadiem Makarim: Ujian Nasional Dihapus Tidak Membuat Siswa Lunak, Bahkan Lebih Menantang
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan bahwa penghapusan Ujian Nasional (UN) tidak akan membuat siswa lemah.
Dia juga membantah kecaman Wakil Presiden Republik Indonesia ke-12 Jusuf Kalla tentang penghapusan Ujian Nasional akan membuat siswa menjadi generasi muda yang lembut.
Menurutnya, perubahan dalam sistem PBB, yang menjadi penilaian kompetensi minimum dan survei karakter, sebenarnya akan membuat sekolah lebih tertantang.
"Tidak sama sekali (membuat siswa lunak), karena Ujian Nasional digantikan oleh penilaian kompetensi pada 2021. Bahkan itu jauh lebih menantang," kata Mas Menteri Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta.
2. Mengapa Ujian Nasional dihapus? Nadiem: Jadi Beban Stres Pelajar dan Orang Tua
Akhirnya, UN dihapuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Alasannya apa?
Menurut Mas Menteri Nadiem, penghapusan Ujian Nasional telah diputuskan secara menyeluruh melalui survei dan diskusi dengan berbagai jenis orang tua, siswa, guru, dan kepala sekolah. Mas Menteri Nadiem juga menilai bahwa materi UN terlalu padat, sehingga cenderung fokus pada pengajaran materi, menghafal materi dan bukan kompetensi pelajaran.
"Dua masalah itu adalah UN telah menjadi beban stres, bagi banyak siswa guru dan orang tua karena ini sebenarnya berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu," kata Mas Menteri, Rabu (11/12/2019).
3. Menjadi Beban Pikiran
Berdasarkan survei dan diskusi dengan berbagai macam orang tua, siswa, guru dan kepala sekolah. juga materi UN terlalu padat, sehingga cenderung fokus pada pengajaran materi, menghafal materi dan bukan kompetensi pelajaran.
Ujian Nasional sebenarnya telah menjadi beban bagi pikiran, bagi banyak siswa, guru, dan orang tua. Walaupun itu berarti bahwa Ujian Nasional berstandar nasional adalah untuk menilai sistem pendidikan, yaitu sekolah, geografi dan sistem pendidikan secara nasional.
4. PBB hanya mengevaluasi satu aspek
Ujian Nasional hanya mengevaluasi satu aspek, yaitu aspek kognitif. Faktanya, tidak semua aspek kompetensi kognitif diuji. Lebih ke penguasaan materi dan tidak menyentuh karakter siswa secara lebih holistik.
5. Penilaian Kompetensi Ujian Nasional Diganti
Secara nasional, kita benar-benar membutuhkan PBB sebagai patokan, kita sama sekali tidak dapat memiliki tolok ukur. Tetapi apa yang diukur dan siapa yang diukur akan berubah.
Penilaian kompetensi minimum benar-benar kompetensi minimum. Di mana kita dapat memetakan sekolah dan wilayah, berdasarkan kompetensi minimum. Apa materi, materi yang hanya 2 bagian kognitif adalah satu literasi, yang kedua adalah numerasi.
6. Meningkatkan kemampuan menganalisis
Mas Menteri Nadiem nantinya akan meningkatkan kemampuan baca tulis, yang ini mengasah kemampuan untuk menganalisis bacaan. Kemampuan untuk memahami atau memahami konsep di balik penulisan adalah penting.
Dan angka kedua adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka dan matematika adalah dua hal yang akan menyederhanakan penilaian kompetensi yang dilakukan mulai tahun 2021.